Visi Ekonomi Partai Politik

Menjelang pemilihan umum tanggal 7 Juni 1999 yang waktunya semakin dekat belum terlihat partai-partai politik minus Golkar, tak satupun berbicara tentang sebuah visi dan format penyelesaian ekonomi yang segera dapat menuntaskan krisis ekonomi Indonesia untuk jangka pendek dan jangka panjang.Yang agak merisaukan, banyak pergumulan politis di refleksikan dalam bentuk polemik politik dan manuver-manuver yang sifatnya tendensius dan bersifat pribadi.Bila ini tidak segera disadari maka potensi partai-partai yang ingin mendapatkan suara-setidak-tidaknya untuk kalangan menengah atas akan hilangGolkar, sedikit demi sedikit mampu memainkan beberapa kunci-kunci penting yang sifatnya secara gradual yang memperlihatkan beberapa indikator penyelesaian masalah-masalah ekonomi, walaupun tidak bersifat populis namun dapat menggiring pendapat bahwa kunci-kunci untuk penyelesaian ekonomi pasca pemilu, siapapun yang menang nantinya harus mau bekerja sama dengan Golkar baik dalam bentuk koloborasi politik maupun secara individu.

Kita mengetahui bahwa pemerintahan saat ini-adalah pemerintahan yang dikontrol dan dikendalikan oleh Golkar dan Golkar sendiri sebagai partai politik telah memformat dirinya sebagai entitas yang baru walaupun dengan orang-orangnya tetap sama, namun dengan beban historis yang mereka pikul, agaknya mereka tidak akan melakukan total strategi yang mengandalkan trik dan pola-pola lama yang tidak akan secara efektif mampu untuk mengelabui rakyat.

Money politics mungkin sudah menjadi cerita lama, namun Politic creates money merupakan sebuah strategi yang efektif untuk menciptakan pemilih yang pragmatis dan sekaligus menciptakan bargaining position baik kepada rakyat agar dapat menerima "maaf" Golkar ataupun menunjukan prestasi kepada unsur-unsur external, yaitu negara-negara yang memiliki kepentingan baik secara politik maupun ekonomis. Bank Dunia, IMF dan sederet institusi donor lainnya mereka yang telah akrab dengan pola dan hubungan institusional maupun pribadi, belum lagi kesibukan negara-negara besar akibat konflik disemanjung Balkan, membuat perhatian mereka terhadap Indonesia, tidak akan membuat sikap politik mereka akan seratus persen memberikan dukungan-untuk ikut campur dan mendukung hati nurani rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, didalam fase-fase ini ada baiknya partai-partai politik yang memiliki kepentingan besar untuk memenangkan atau yang punya target menggapai mayoritas suara, sudah harus memulai untuk melakukan sosialisasi visi ekonomi yang komprehensif serta paralel dengan flatform yang dibentuk dan dirancang oleh pemerintah saat ini.Bila kita telah melihat dan mendengarkan perdebatan, sebagian dari calon-calon presiden, maka sudah saatnnya perdebatan ahli-ahli ekonomi dari setiap partai politik untuk berbicara tentang sebuah visi ekonomi yang relevan dan secara jitu dapat membuka pandangan masyarakat bahwa roda perekonomian negeri ini masih punya kemungkinan untuk berputar dan dapat dirasakan secara nyata tanpa perlu menggunakan jargon-jargon yang tak dimengerti rakyat.

Rakyat Sejahtera

Saya tidak tahu apakah ada partai yang menamakan dirinya Partai Rakyat Sejahtera, kalau belum nama ini cukup tematis untuk diangkat sebagai slogan yang mereflesikan sebuah keinginan sebagian besar rakyat kita, yang mendambakan sebuah kesejahteraan baik sandang maupun pangan. Sejahtera hanya dikala pemilu saja, agaknya bukanlah keinginan dari setiap warganegara republik ini, biarlah susah dan menderita sebelum pemilu namun setelah itu akan timbul kesehjahteraan ekonomi-mungkin pilihan ini yang terbaik. Sehingga visi ekonomi yang semestinya dapat disampaikan oleh para ekonom di partai-partai politik tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas dengan menggunakan bangunan organisasi negara yang ada saat ini, tentang format dari produk kesejahteraan tersebut.

Sejauh ini kita mengenal beberapa ekonom yang duduk di jajaran elit partai politik, misalnya Kwik Kian Gie, Laksamana Sukardi, Faisal Basri dan tentunya sederet ekonom-ekonom yang berasal dari pemerintah saat ini, yang seharusnya memberikan sebuah perdebatan yang lebih memberikan sebuah gambaran yang dapat dipercaya sebagai sebuah visi yang tidak sarat dengan muatan politis namun sarat dengan ketajaman konsep yang realistis sehingga,dapat diterima sebagai sebuah program yang memang mungkin dapat dilaksanakan.

Sudah saatnya kita tidak melakukan pendekatan penyebaran ekonomi yang bersifat sentralistik dan tema-tema seperti agaknya harus segera dihapuskan. Salah satu ketimpangan ekonomi yang dirasakan selama ini adalah soal pincangnya pemerataan pertumbuhan perekonomian antara di pulau Jawa dan diluar pulau Jawa, padahal exploitasi kekayaan sumber alam, justru berada di daerah-daerah yang tetasan keringat buminya tidak membuat mereka merasa sejahtera. Dengan disetujuinya Undang Undang tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (UU PKPD), dan Undang Undang tentang Pemerintah Daerah, maka landasan yuridis ini memiliki peranan besar sebagai flatform operasionalisasi distribusi perekonomian bagi daerah.

Para ekonom partai politik dapat belajar banyak dari berbagai kegagalan dan penyimpangan yang terjadi didalam setiap program pendistribusian bagi kesejahteraan, mulai dari soal beras sampai dengan JPS, ini merupakan lampu merah terhadap kredibilitas institusi-institusi yang bersifat sentralistik, namun pelajaran berharga ini hendaknya harus di dilihat didalam persfektif yang lebih komprehensif dan jangan kasuistis sebab akan sulit mendeteksi siapa yang salah programnya atau orangnya.

Sehingga reformasi produk perundang-undangan yang ada saat ini, juga harus dapat diidentifikasikan sebagai produk yang memiliki keberpihakan untuk melayani struktur kesejahteraan rakyat, bukan untuk melindungi ataupun melegitimasi kembalinya kekuatan-keuatan ekonomi yang primordial. Dalam kerangka penerapan produk hukum tersebuat jangan motifnya positif tapi dijalankan dengan modus operandi negatif.

Hal lain yang sudah selayaknya memiliki efektifitas yang dapat memberikan jaminan untuk kesejahteraan, langsung dirasakan oleh rakyat adalah soal danapensiun, terutama danapensiun yang berhubungan erat dengan mayoritas masyarakat. Bagaimana sebuah konsep pengelolaan danapensiun yang lebih transparan dan profesional dan dapat memberikan jaminan kesehjahteraan bagi para pensiunan dinegeri ini. Apakah kita masih memerlukan model danapensiun yang ada selama ini, seperti Jamsostek, Taspen dan sederat danapensiun lainnya, ketika profesionalisme dan transparansi mereka masih dipertanyakan.

Masih banyak hal-hal yang harus diagendakan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana setiap ekonom dari partai-partai politik tersebut memiliki ketajaman visi ekonomi yang terkait untuk mensejahteraan rakyat. Tentunya ketajaman visi setiap ekonom harus didukung dengan potensi sumber daya manusia yang memiliki integritas dan kapasitas untuk dapat menguasai dan melakukan pembenahan secara struktural, tanpa harus masuk dalam daftar orang-orang yang pernah tercela dalam bidang keuangan.

Integritas SDM

Sebagus apapun visi penyelesaian ekonomi partai-partai politik tersebut, tetapi tidak didukung oleh sumber daya manusia yang telah teruji integritasnya, maka sulit bagi partai tersebut untuk dapat menjalankan dan menerapkan setiap visi kedalam operasionalisasi konsep-konsep penyelesaian yang integral dengan tujuan sehingga dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan ekonomi. Dengan adanya sumber daya yang memiliki kapasitas untuk menduduki serta menguasai institusi-institusi yang menjadi kunci dalam pendistribusian keuangan, pengawasan lembaga keuangan, perbankan dan pasar modal, kemampuan dalam hubungan internasional, dan yang penting tentunya memiliki track record yang integritasnya tidak perlu dipertanyakan.

Bila kita sepakat untuk dengan skenario hasil pemilu mendatang akan dihasilkan sebuah pemerintahan yang dikuasai mayoritas bersama partai-partai big five, seperti PAN, PDI Perjuangan, PKB, PPP dan Golkar maka akan terjadi pengkaplingan dalam pengelolaan negeri ini, walhasil penentuan tentang siapa yang harus memegang bidang apa akan berdampak kepada kompetisi untuk dapat melakukan penguasaan terhadap instrumen-instrumen kelembagaan yang bersifat produktif dalam mengontrol pertumbuhan ekonomi. Sehingga yang diperlukan nantinya adalah sebuah DPR yang kritis, yang memiliki fungsi dan kontrol yang sangat kuat dalam memonitor pelaksanaan sebuah program ekonomi yang disepakati bersama.

Integritas SDM dari ahli-ahli ekonomi partai-partai politik itu sendiri, tidak hanya orang-orang yang terkenal jujur, namun hendaknya mereka yang memiliki pemahaman tentang perlunya kepatuhan terhadap norma-norma hukum yang berlaku.Kita mengetahui bahwa banyak orang-orang yang pintar dalam bidang rekayasa finansial, pintar dalam restrukturisasi, pintar dalam menundang hutang namun kurang dalam kepatuhan terhadap norma hukum yang, serta cendrung menepiskan hukum, asal mereka mendapatkan sebuah pendapatkan ekonomis yang dapat merusak dan menghancurkan bangsa ini.

Jadi merupakan sebuah momentum yang sangat penting bila visi ekonomi partai-partai politik dapat terlihat sebagai sebuah proses penyembuhan ekonomi yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat. Sudah saat kita meninggalkan arena perdebatan yang materinya justru akan membingungkan rakyat pemilih. Dari sosialisasi visi ekonomi ini maka akan terlihat dengan jelas mana partai politik yang memang memiliki perhatian terhadap kesejahteraan rakyat dan mana yang hanya menggunakan tema rakyat hanya sekedar retorika politik demi mendapatkan kekuasaan semata, kita tunggu visinya.

Indra Safitri, Senior Partner di Safitri, Motik & Tim'S